KUPANG, HORIZON NUSANTARA.COM– Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT Bersama enam Kepala Sekolah SMA swasta di Kota Kupang kembali menemui Ombudsman NTT pada Senin (10/7/2023) untuk menindaklanjuti kondisi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB )2023 .
BMPS NTT menilai PPDB 2023 lebih buruk dari tahun sebelumnya sebab hingga penutupan PPDB tahun 2023, sebanyak 43 SMA dan SMK dan 16 sekolah swasta di Kota Kupang yang sepi pendaftar.
Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo, usai pertemuan tersebut, mengatakan bahwa sudah lima kali pertemuan dengan Ombudsman NTT termasuk turun ke lapangan dengan Dinas Pendidikan. Poin penting dari BMPS NTT adalah proses PPDB tahun 2023 lebih buruk dibanding tahun 2022 sehingga proses PPDB di sekolah swasta sangat mengkhawatirkan.
“Ada 43 SMA dan SMK di Kota Kupang dan 16 sekolah swasta belum ada siswa yang mendaftar, ada 21 sekolah hanya dapat satu rombongan belajar, hanya 3 sekolah yang mencapai target rombongan belajar yang mereka buka, yaitu SMAK Giovani Kupang 97 persen, SMAK Citra Bangsa Kupang dan SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, sekolah seperti SMAK Mercusuar Kupang baru 50 persen siswa yang mendaftar,” kata Winston yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRD NTT ini.
Ia meminta mekanisme PPDB diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT karena merugikan sekolah swasta sehingga dalam jangka waktu yang akan datang banyak sekolah swasta yang bisa di tutup karena tidak adanya siswa.
