Dana Hibah Rp 375 Miliar Telah Disiapkan Belanda Untuk Bangun Jembatan Pancasila Palmerah

Avatar photo
  • Bagikan
Horizon Nusantara
20171106PALMERAH2.jpg

Jakarta, Horizon Nusantara.Com– Pemerintah Belanda telah menyiapkan dana hibah sebesar US $ 25 Juta atau sekitar Rp 375 Miliar (dengan kurs rupiah Rp 15.000, red) untuk membangun Jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan Kota Larantuka (Pulau Flores) dan Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Demikian dikatakan Perwakilan PT. Tidal Bridge Indonesia, Latif Gau yang dimintai tanggapannya per telepon terkait Hasil Rapat Koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi, pada Selasa (5/7/2022) di Jakarta. Latif memastikan bahwa dana hibah sebesar Rp US $ 25 Juta atau sekitar Rp 375 Miliar untuk pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Flores Timur – NTT telah disiapkan oleh Pemerintah Belanda.

“Pemerintah Belanda sudah siapkan dana hibahnya sebesar US $ 25 Juta. Tapi memang harus dikonkritkan lagi syarat hibah yang diminta oleh pemerintah Belanda. Untuk kriterianya sudah jelas. Tapi apa yang diharapkan Pemerintah Belanda menyangkut dokumen dan komitmen dari pemerintah Indonesia. Itu yang mereka minta,” ujar Latif Gau.

Baca Juga :  Dana Bansos di Tahun 2024 Naik 20 Triliun

Menurut Latif dana hibah Rp US $ 25 Juta atau sekitar Rp 387 Miliar tersebut bisa dicairkan sekaligus dengan didahulu agreement (persetujuan, red) antara pemerintah Indonesia dan Belanda. “Dana itu bisa segera direalisasikan sekaligus karena duitnya sudah tersedia dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi syaratnya mesti ada agreement G to G (Goverment to Goverment) antara Pemerintah Indonesia dan Belanda. Harus ber-agreement dengan PUPR. Nggak bisa dengan PLN,” tandasnya.

Ia memaparkan, dengan adanya agreement antara pemerintah Indonesia dan Belanda, maka proyek tersebut akan lebih mudah dilaksanakan. “Nah yang mencuat ternyata ada rencana pemberian hibah khusus sebesar 50% untuk pembangunan jembatan. Kalau prosesnya G to G maka PLN siap eksekusi kebijakan pemerintah,” kata Latif.

Baca Juga :  Jaksa Agung Larang Jaksa "Ikut Bermain" Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemda dan BUMN/BUMD

Latif menjelaskan, dana US $ 25 Juta itu adalah dana hibah bersyarat, yakni hibahnya dikasih tapi jembatannya harus dibangun dan dipasang turbin dengan teknologi yang dikembangkan oleh Belanda. “Dana tersebut akan dicairkan jika persyaratan dan agreement dengan PUPR telah dilaksanakan. Syaratnya yaitu kita kasih grand/hibah itu dengan syarat proyek itu dijalankan,” ujar pria kelahiran Sulawesi Selatan yang memperjuangkan pembangunan jembatan dan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) tersebut.

Menurut Latif, hasil rapat yang difasilitasi Menko Maritim dan Investasi dengan lembaga/instansi terkait tersebut, sangat menggembirakan jika dibandingkan dengan rapat-rapat pembahasan rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) sebelumnya. “Memang dari sekian meeting, kayaknya ini yang paling bagus. Karena kelihatan ada solusi yang benar-benar implementable (dapat dilaksanakan, red),” paparnya bersemangat.

Baca Juga :  Bagi Jokowi, Almarhum Rizal Ramli Adalah Sosok Cerdas dan Kritis

Selama ini, lanjut Latif, tidak ada masalah dari Pemerintah Belanda dan Tidal Bridge sebagai pihak yang mendanai pelaksanaan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dan PLTAL-nya. “Karena masalahnya selama ini bukan dari kami sebagai pendana karena dananya telah siap. Pemerintah Belanda sudah dorong-dorong terus. Cuman kendalanya dari pemerintah indonesia,” bebernya.

  • Bagikan