KUPANG, HORIZON NUSANTARA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT dinilai ‘menganaktirikan’ kadernya dalam penetapan bakal calon legislative (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT Periode 2024-2029. Sebaliknya ‘kutu loncat’ alias kader dari partai lain (yang tidak diakomodir partainya, red) malah ‘dielus’, ‘diselundupkan’ dan diakomodir dalam daftar bacaleg provinsi dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 1 (Kota Kupang, red). Sedangkan kadernya sendiri ‘didepak’ alias ‘ditendang’ dari daftar bacaleg yang didaftarkan ke KPUD NTT.
Demikian diungkapkan salah satu senior PDIP NTT yang merasa sangat prihatin dengan proses pengajuan bacaleg Provinsi dari Dapil NTT 1 saat ditemui wartawan pada Sabtu (13/5/23) di Kota Kupang.
“PDIP ini ‘Partai Kader’ sehingga sangat disesalkan kalau kader partai sendiri ‘didepak’ dan ‘ditendang’ keluar dari daftar bacaleg hanya untuk memasukan ‘kutu loncat’ dari partai lain. Padahal sebagai ‘Partai Kader’ seharusnya DPD PDIP NTT mendahulukan kader partainya dalam pengajuan bacaleg. Bukan sebaliknya malah ‘menganaktirikan’ kadernya sendiri dan ‘menyelundupkan’ kader partai lain,” tandas sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan daftar bacaleg yang didaftarkan DPD PDIP NTT ke KPUD NTT untuk Dapil Kota Kupang, ada dua nama yang disebutnya sebagai ‘kutu loncat’ dari partai lain yakni BT (kader partai Golkar, red) dan MVM (Caleg Provinsi No.3 Partai Nasdem Dapil Kota Kupang di Pileg tahun 2019, red).
Sumber yang sudah belasan tahun berkiprah di PDIP ini mengaku sangat heran dengan kebijakan DPD PDIP yang mengakomodir bacaleg ‘kutu loncat’ dan mengorbankan kadernya sendiri. ‘’Mengapa kader partai sendiri ‘ditendang’ dan oknum-oknum yang jelas-jelas adalah kader partai lain yang diakomodir? Ada apa ini? Kepentingan siapa? Ini sangat disesalkan?” kritiknya.
Ia meminta Ketua DPD PDIP NTT, Emi Nomleni untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan DPD sehingga mengakomodir kader dari partai lain dan ‘mendepak’ kader PDIP dari daftar bacaleg yang didaftarkan ke KPUD. “Ibu Ketua DPD harus menjelaskan hal ini secara terbuka agar tidak menimbulkan kekecewaan kader partai. Karena kekecewaan kader PDIP akan berimbas pada perolehan suara dan kursi di legislatif. Ini harus dihindari,” tandasnya.
Menurutnya, jika benar alasan memasukan dua orang ‘kutu loncat’ dari partai lain itu untuk memenuhi porsi caleg berdasarkan agama maka sangat disesalkan. “Saya dapat informasi bahwa ‘penyelundupan’ 2 orang kader dari partai lain itu untuk memenuhi porsi caleg berdasarkan agama. Ini sangat disesalkan karena PDIP ini partai nasionalis. Lalu mengapa menggunakan pertimbangan agama untuk mengeliminir kader sendiri? Apakah ada aturan partai yang menjadi dasar pertimbangannya sehingga ditetapkan porsi 4 P : 2 K di Dapil Kota Kupang? Ini sangat primordial!” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan keistimewaan yang diberikan DPD PDIP NTT terhadap salah satu ‘kutu loncat’ dari partai lain tersebut. “Anehnya, kader sendiri diwajibkan memenuhi persyaratan dan proses pencalegan, tapi mengapa salah satu kader dari partai lain itu diberi keistimewaan dan ‘diselundupkan’ diakhir-akhir proses perekrutan bacaleg (secara internal PDIP NTT, red). Ada kepentingan siapa dibalik itu sehingga kader sendiri ‘ditendang keluar’ dari daftar bacaleg?” ungkapnya.
