JAKARTA, HORIZON NUSANTARA.COM– Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk mengambil alih Kasus Proyek Embung Nifuboke di Kabutapaten Timur Tengah Utara (TTU) karena Kejaksaan Tingggi (Kejati) NTT dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut.
Demikian salah satu point tuntutan Lembaga Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) yang disampaikan pada tim media ini, Jumat (24/2/23).
“Kami dari KOMPAK Indonesia pertama, mendesak KPK RI mengambil alih penanganan kasus Embung Nifuboke, TTU dan kasus-kasus Tipikor yang sedang ditangani Kejati NTT tapi terkesan lamban bahkan dipetieskan, dengan alasan belum adanya hasil audit BPK RI dan/atau BPKP RI,” tegas Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa.
KOMPAK Indonesia juga mendesak ARAKSI untuk melakukan klarifikasi resmi kepada publik terkait kasus yang menjerat Ketua ARAKSI AB, agar tidak menimbulkan penghakiman publik.
