JAKARTA, HORIZON NUSANTARA.COM-Menko Polhukam, Mahfud MD, menepis isu yang disampaikan sejumlah pihak yang mengatakan bahwa dirinya setuju agar presiden Jokowi dimakzulkan.
Menurutnya, pemakszulan presiden Jokowi merupakan urusan Partai Politik (Parpol) dan DPR bukan Menko Polhukam.
Hal ini disampaikan Mahfud pada wartawan, Senin (15/1/24).
“Saya tidak bilang setuju tidak setuju. Saya bilang bawa saja ke DPR. Jangan minta pemakzulan ke Menko Polhukam,” tegas Mahfud.
Ia juga menjelaskan bahwa ada sekelompok masyarakat sipil yang dikoordinir oleh Faisal Azegaf, Marwar Batu Bara dan Jendral Purn.Soeharto, datang kepadanya untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024 yang dicurigai tidak akan berjalan netral.
Menurutnya, kelompok masyarakat ini menyampaikan laporan bahwa kemungkinan Pemilu 2024 nanti akan dicurangi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.